sumber keuangan daerah. daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (fiscal gap) dan alokasi dasar. sumber keuangan daerah

13. 59keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. 2. UU No. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Lains dalam Kaho (2007:139-140) merinci ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh daerah untuk memperoleh keuangannya, antara lain: 1) Daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah daerah dapat melakukan. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah ( PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 2. Pendahuluan Soal kebijakan kapasitas fiskal daerah dan. Padang: Universitas Negeri Padang. d) Memberikan. 33 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah terdiri dari : 1. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan . Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban. Berdasarkan Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah merupkaan sumber keuangan daerah yang digali dari ilayah daerah yang. Dana Perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas. Adapun prinsip pengelolaan finansial daerah sebagai berikut: 1. 900. 28/ 2009 menjelaskan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara. Menurut UU No. Keterbukaan. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. W/ Jurnal Akuntansi Volume 13 (1) (Januari-Juni 2018) 30-39keuangan daerah merupakan aplikasi yang memiliki peran sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 2 | 2020 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Siti Irafah1, Eka Nurmala Sari2, Muhyarsyah3 Menurut Halim dan Kusufi (2012), APBD adalah rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi. terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). 1 Data dan Sumber DataKeuangan Daerah , Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Manajemen keuangan daerah pengelolaannya Pengertian laporan keuangan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 4 fNegara dan daerah selama suatu periode. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Sumber APBD dari dana perimbangan dan pendapatan daerah (PAD) yang sah. 1 Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang. Keuangan daerah yang dimaksud dalam otonomi daerah berkaitan erat dengan APBD,Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sumber data: Data diolah, 2017 Gambar 4. Penelitian Roviyantie (2011) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, pihak BPKAD juga memiliki. 28 Tahun 2019 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ketiga, Kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. 5, No. 477 10% Rendah Sekalikemandirian keuangan daerah akan semakin meningkat dan semakin tinggi DAU maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan semakin menurun. Pengertian Keuangan Negara. Sedangkan ciri lainnya c) cenderung. JurnalThe influence of human. Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU Nomor 5Tahun 1974adalah sebagai berikut: a. Muhammadiyah Makassar dengan judul “Analisis Sumber-sumber Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 - 2016)” dengan lancar. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan daerah tingkat II. pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 1. Kenyataan menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan keuangan dan anggaran daerah masih dengan sistem tradisional, dengan ciri utamanya yaitu: a) struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item, dan b) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism. BERTAMBAH / (BERKURANG) PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan. Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran. Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. 891. Mulai dari perencanaan, penyusunan, dan. Walaupun demikian peningkatan tesebut masih tergolongANALISIS KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, SEMARANG, DAN SURAKARTA TAHUN 2001-2006. PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah. 1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; 3. all (1990: 391-396) menyebutkan 4 tujuan pembenahan dalam sumber keuangan daerah ini. Daftar Pustaka. Di samping itu, bantuan dari berbagai pihak sangat berperan dalam proses Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam mendapatkan uang maupun membelanjakannya, sehingga masalah yang timbul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber pendapatan itu digali dan didistribusikan (Moneyzar Usman; 1997:2). Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. upaya pembenahan sumber penerimaan daerah sering kali berbenturan dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu, dalam hal ini misalnya berbenturan dengan kepentingan politik Pemerintah Pusat. 2. Melansir dari situs Kemdikbud, APBN disusun dengan sejumlah tujuan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 3. Pemerintah Daerah terkait dengan sumber pendapatan daerah mencakup pajak daerah yang harus dipungut dari wajib pajak, begitu juga retribusi daerah dan hasil perusahaan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, 7 Soemitro, Rochmat, H, 2004, Atas dan Dasar Perpajakan 2, Bandung. 2. 3. sumber kebocoran dana (Mardiasmo, 2005), karena itu tuntutan terhadap akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance diperlukan untuk. com - Salah satu upaya melihat kema,puan daerah dari segi keungan daerah adalah melalui komposisi penerimaan daerah. pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi. Pendapatan Asli Daerah a. 13 Abdul Halim, Akutansi Keuangan Daerah (Jakarta: Penerbit. h. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada tanggal 1 Januari 2001. Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2 (2), 304-315. 339. Komponen sumber pendapatan keuangan. APBD. anggaran realisasi % pendapatan daerah 5. Direktorat Jenderal Bina Keuangan. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam mendapatkan uang maupun membelanjakannya, sehingga masalah yang timbul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber pendapatan itu digali dan didistribusikan. Dari keempat tujuan pengelolaan keuangan daerah di atas bisa kamu lihat adanya keselarasan dan kesinambungan antara tujuan pengadaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan pengaturan anggaran dengan begitu dapat digambarkan bahwa pelaksanaan pemerintah dapat berjalan sebaik mungkin karena ditopang dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas yang lebih efisien, efektif. daerah,!otoritas!moneter!danOJK!dalam!pelaksanaannya!perlubersinergi! dengan kementerian,! perbankan,! lembaga! domestik! guna! meningkatkan. Akuntansi keuangan daerah juga mencakup segala jenis transaksi yang terjadi selama proses pemerintahan daerah di bidang ekonomi. Untuk itu diperlukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan. 2. 1. A. 12. diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah. Pengertian Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,. c. 1. Keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan hak milik negara. keuangan daerah (Gusti dan Gede, 2014). 5 Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. Pemerintah; b. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja. 809 559. Dengan adanya tuntutan otonomi yang makin luas dan kondisi keuangan negara yang menurun mendorong daerah untuk semakin meningkatkan penerimaannya yang bersumber dari PAD dan juga yang bersumber dari Dana. Retribusi Daerah. PAD 2. Pengertian pendapatan asli daerah Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peruundang-undangan yang berlaku. Penilaian kemampuan likuiditas 5. Yang telahAkuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak. Untuk membantu membuat keputusan. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020. Adapun Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: A. 3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund:sumber keuangan daerah. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. 945. UU No. ABSTRAK: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan. 2. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam kaitannya dengan eksistensi pajak daerah sebagai bagian dari sistem desentralisasi fiskal, terdapat 2 (dua) isu yanguntuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. 060. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berikut penjelasannya dikutip dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba. Abstract. menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar 3. Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penerbit Salemba. 02 6. Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode. 47 5. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing. Undang-Undang pertama tahun 2022 dimasa Omicron ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk. Jadi agae daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah, sesuai dengan apa yang dikatakan Soedjito yaitu : “Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial,. 23 Berdasarkan beberapa penegertian keuangan daerah diatas dapat pahami tujuan utama peraturan yang dibuat bukan hanya keinginan untuk melimpahkan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi hal yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah. 1. sumber yang ada, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada umumnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efektivitas Keuangan Daerah Presentase Kinerja Keuangan Kriteria >100% Sangat Efektif 100% Efektif 90-99% Cukup Efektif 75-89% Kurang Efektif <75% Tidak Efektif Sumber : 1996Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No. Roy Bahl, et. Untuk memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah harus membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Dana perimbangan 3. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Peranan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan menuntut pemerintah daerah untuk memaksimalkannya. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan/sekolah. 645. 67-100 analisis filosofis pemerintahan daerah dalam pergantian (perubahan) kaidah hukum dasar negara. 13. Keuangan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Krisis ekonomi 1998 menjadi salah satu pemicu reformasi keuangan negara di Indonesia. Sumber pembiayaan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah,. titik triwulan tutik pdf. Dan untuk sumber keuangan daerah itu sendiri masuk dalam Pasal 5 undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan,. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah anggapan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi di lingkungan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam. . (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala daerah. E-Jurnal Manajemen. 5 Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. kemampuan keuangan daerah sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pe-nelitian ini dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kuali-tas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan DaerahPengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatn teknologi informasi terhadp kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. BAB I PENDAHULUAN 1. 584. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Rata-rata berdasarkan penilaian BPK kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di indonesia sudah cukup baik dengan ditujukkan oleh data bahwa sebagian besar mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Pasal 7 2. 3. Perkembangan perekonomian yang dinamis juga sangat menunjang penghasilan di Indonesia yang selama ini berasal dari sektor migas dan non migas. Laporan keuangan pemerintah daerah diwajibkan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai peraturan pemerintah no. Kebijakan yang dirumuskan untuk menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusia yang peka terhadap kondisi daerah cenderung lebih efektif dalam. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan. Konsep Keuangan Daerah 2. PajakOnline. Dalam kondisi ini kebijakan pembenahan sumber keuangan daerah sering kali hanya ada di atas kertas, namun tidak sesuai dengan implementasinya di lapangan. Isu yang ditelaah adalah di mana keuangan daerah dapat. 766. Kegiatan . 900-327 ( ). Darwin, MBP, 2010, p. pergeseran keuangan negara; 2. 1 Tabel 3. Sumber pembiayaan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Aturan tersebut memuat Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. (2005). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. Materi APBD : Pengertian, Fungsi, Tujuan, Manfaat, Unsur, Sumber, Jenis, Landasan & Penyusunannya Lengkap - Pengertian APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan . Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah berusia satu dasawarsa,Kinerja keuangan daerah berperan penting dalam keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menciptakan pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. 32/2004 Memasuki era UU No. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. 3 Desember (2015): 811-827. Ada berbagai jenis sumber pendapatan daerah antara lain retribusi dan pajak daerah. Pendapatan daerah diperoleh dari pajak (pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota), redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya seperti hibah. 110-118 Keywords: Capital. Analisis Rasio Keuangan digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. 225. 22/ 1999 Pasal 79 terdiri dari : • Hasil pajak daerah • Hasil. 32/2004,aturan dan ketentuan mengenai manajemen keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1. 3 Grafik Prosentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2012-2015 Pada Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Kediri tahun anggaran 2012 - 2015 menunjukkan tiap tahunnya. Penawaran Uang terdiri dari mata uang, deposito dan Kuasi. DESENTRALISASI Era Otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. Sumber daya melalui pelaksana pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar cukup baik dan didukung oleh teori. Hal ini tercermin dari ROA serta LDR yang kembali meningkat, setelah di triwulan-triwulan sebelumnya mencatatkan tren penurunan.